Mal Pelayanan Publik dirancang oleh Kemenpan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik Kota Kupang ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan Pelayanan Publik terbaik Kepada masyarakat, dengan menggabungkan beberapa instansi di wilayah Kota Kupang yang terintegrasi dalam satu atap.

Mal Pelayanan Publik Kota Kupang (MPP) Kota Kupang memberikan pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha dengan mudah, cepat, transparan serta akuntabel sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus Ijin Usahanya. Mall Pelayanan Publik Kota Kupang memfasilitasi sarana pelayanan berbasis online dengan OSS (Online Single Submission) yang dapat diakses melalu laman www.oss.go.id dan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPINTAR) yang dapat diakses melalui laman www.sipintar.kupangkota.go.id pelaku usaha yang ingin memenuhi komitmen berkenaan dengan izin usaha dan non usaha dapat mengajukan permohonan dengan mengakses ke aplikasi OSS dan Aplikasi SIPINTAR pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.

Instansi yang sudah bergabung di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang :

• Dinas Sosial
• Dinas Dukcapil
• Bapenda
• Kantor Pos Indonesia
• ATR Pertanahan
• PDAM Kota Kupang
• KPP Pratama
• BPJS Kesehatan
• Polres Kupang Kota
• SAMSAT

Layanan MPP Kota Kupang meliputi :

1. DPMPTSP Kota Kupang, meliputi Layanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha :

• Layanan Izin Kesehatan,
• Izin Pendidikan,
• Ijin Trayek,
• Izin Reklame
• Izin PBG

2. Dinas Sosial :

• Layanan KIS,
• Program Keluarga Harapan (PKH),
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

3. Dinas Dukcapil : Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
4. Bapenda :

• Pelayanan Proses PBB,
• BPHTB,
• Pajak Reklame,
• Pajak Hotel,
• Pajak Restaurant,
• Pajak Hiburan

5. PT Pos Indonesia :

• Penjualan Materai,
• Pembayaaran Pulsa Listrik, Pulsa HP, Wifi
• Pembayaran Pajak,
• Pembayaran Angsuran Multifinance

6. ATR BPN :

• Informasi Layanan Pertanahan
• Pertimbangan Teknis BPN

7. PDAM Kota Kupang : Pemasangan Air Pam
8. KPP Pratama :

• Pendaftaran NPWP,
• melayani Permintaan EFIN,
• Pembuatan Kode Billing Pembayaran Pajak,
• Informasi terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak,
• Konsultasi Perpajakan dan Asistensi Layanan Mandiri (DJP Online)

9. BPJS Kesehatan :

• Layanan Administrasi Kepesertaan
• Pelayanan Mobile JKN
• Pelayanan pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan

10. Polres Kupang Kota (Lantas) :

• Layanan Perpanjangan SIM A/C

12. SAMSAT :

• Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kota Kupang secara resmi memulai uji coba penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP). Acara peresmian berlangsung di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Senin (24/10). Ditandai dengan pembukaan selubung penutup papan nama oleh Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton. Hadir dalam acara tersebut Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi NTT, Pejabat yang mewakili Kepala Biro Organisasi Provinsi NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ketua Kadin NTT, Bobby Lianto, Ketua REI NTT, Bobby Pitoby, Ketua HIPMI Kota Kupang, Yusak Benu, Pimpinan Kantor Cabang Utama Bank NTT beserta jajaran, Staf Ahli Wali Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah Lingkup Kota Kupang serta para camat, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota menjelaskan, upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Kupang muncul setelah pertemuan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut diketahui, dari seluruh kabupaten/kota di NTT, baru Kabupaten Belu yang sudah melaunching Mall Pelayanan Publik. Karena itu, setelah pertemuan bersama MenPAN RB dia mendesak Kepala DPMPTSP Kota Kupang dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang untuk mewujudkan itu di Kota Kupang. “Saya minta harus sudah mulai dari sekarang, sehingga kita bisa tahu kekurangan untuk segera diperbaiki sambil menunggu peresmian oleh MenPAN RB nanti,” ungkapnya.

Kepada semua instansi dan pihak terkait yang terlibat dalam Mal Pelayanan Publik, George minta menjadikannya sebagai rumah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua pihak juga menurutnya perlu merasa bertanggung jawab membuat MPP menjadi tempat yang rapi, indah dan nyaman bagi semua orang yang datang. Hadirnya MPP menunjukkan bahwa 11 instansi yang tergabung di dalamnya sudah mampu bersatu dan berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH yang juga saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala DPMPTSP Kota Kupang akan dilakukan evaluasi rutin setiap minggu guna melihat kekurangan dari MPP tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH yang juga saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala DPMPTSP Kota Kupang, menjelaskan maksud dan tujuan dari uji coba penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kota Kupang, yakni memberikan kemudahan, kecepatan dam keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Kupang serta implementasi dan kolaborasi pelayanan publik antar instansi yang lebih cepat dan terpusat pada satu tempat.

Mall Pelayanan Publik Kota Kupang berada dalam gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang. Ada 11 instansi yang sudah bergabung dalam Mall Pelayanan Publik dengan berbagai jenis produk layanan, antara lain; Kanwil Kemenkumham NTT, Kantor KPP Pratama Kupang, PT. Pos (Persero) Kantor Cabang Utama Kupang, PT. PLN Persero ULP Kupang, BPJS Kesehatan Cabang Kupang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang, Kantor BPN/ATR Kota Kupang, Bank NTT Cabang Pembantu Wali Kota, Perumda Air Minum Kota Kupang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang serta Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Pemkot Kupang juga membuka diri dan memberi kesempatan bagi instansi atau lembaga lain yang ingin bergabung dalam Mal Pelayanan Publik termasuk bagi pelaku UMKM.

Dalam acara tersebut juga berlangsung penyerahan piala, piagam dan 1 buah laptop dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada DPMPTSP Kota Kupang berkaitan dengan penilaian kinerja mandiri PTSP se-Indonesia tahun 2021, yang secara simbolis diserahkan oleh Penjabat Wali Kota Kupang kepada Plt. Kepala Dinas DPMPTSP Kota Kupang. Usai meresmikan uji coba Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, Penjabat Wali Kota bersama rombongan berkesempatan meninjau langsung loket-loket pelayanan dari 11 instansi yang sudah mulai beroperasi. *PKP_ans/nt*

Rilis dari Bagian Prokompim Setda Kota Kupang

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man didampingi oleh Kepala Dinas PMPTSP Kota Kupang, Frengky Amalo, S.Sos., MM., Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang, Drs. Danberty E. Ndapamerang, Tim Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi NTT yang juga selaku Narasumber, Thomas M. D. Kelen dan diikuti 26 peserta yang merupakan pelaku usaha di Kota Kupang.

OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri, sedangkan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Wawali mengatakan sosialisasi dan bimtek ini sangat diperlukan diera digital yang transparansi dan bergerak cepat dalam peningkatan pelayanan publik saat ini. Menurut Wawali ada kesamaan dari 2 sosialisasi yang diselenggarakan antara lain sama-sama berbasis digital dan dilakukan secara daring/online, artinya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sudah berkomitmen untuk meminimalisir para pelaku usaha dalam bertatap muka dengan petugas saat proses pengurusan izin. Hal ini bertujuan untuk melatih para pelaku usaha untuk mandiri dan secara online mengurus perizinan serta menyampaikan LKPM melalui OSS sesuai persyaratan yang diminta.

“Kita beberapa tahun lalu telah mencanangkan Kota Kupang menjadi kota Smart City, oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana warga Kota Kupang yang menggunakan teknologi digital untuk kemajuan ekonomi dan usaha salah satunya penggunaan OSS ini dalam melakukan perizinan di dinas terkait,” ungkap Wawali.

Harapan Wawali yang terutama dari kegiatan tersebut adalah tindak lanjut setelah sosialisasi, sehingga acuan-acuan dalam mengurus izin pada Dinas PMPTSP dapat dipersiapkan dengan baik. Tentunya juga sosialisasi ini merupakan sebuah forum untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha sebagai mitra dengan dukungan sistem perizinan yang lebih mudah.

Tujuan Kegiatan yang disampaikan oleh ketua pelaksana, Max D. Bunganawa, SH adalah untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Kota Kupang dengan pelaku usaha guna secara bersama-sama membangun Kota Kupang, sebagai forum untuk saling tukar informasi dan menemukan upaya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan usaha, serta memberikan informasi bagi pelaku usaha penanaman modal untuk wajib mendaftarkan dan menyampaikan realisasi investasi dan atau LKPM melalui aplikasi SPIPISE secara berkala. Pendaftaran dimaksud dapat dilakukan dengan mengakses laman nswi.bkpm.go.id atau lkpmonline.bkpm.go.id. Untuk pengaduan dapat melalui helpdesk yaitu spipise@bkpm.go.id. *PKP/chr_nt*